Meninjau Ulang Arah Pembangunan dan Pemberdayaan

Oleh: F Alkap Pasti

Arti manusiawi pembangunan, demikian David C Korten ditemukan pada kontribusinya pada pengaktualisasian secara penuh potensi kehidupan manusia. Mencapai standar ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan pokok adalah hal yang fundamental dan esensial. Tetapi kehidupan manusia tidak hanya berada dalam ruang ekonomi semata. Basic need kehidupan manusia juga meliputi rasa aman, penghargaan, cinta, penghargaan produktif keanggotaan dalam suatu komunitas, dan juga spiritual.

Setelah pembangunan dijalankan hampir 40 tahun, seperti yang katakan Wolfgang Sach, pembangunan dan malah keberhasilannya sendiri telah menyebabkan 2 krisis besar. Yakni krisis yang menyebabkan kerusakan sumber daya alam, dan krisis keadilan. Terdapat kehidupan yang timpang di mana sedikit orang menikmati hasil pembangunan sementara banyak orang masih terlilit dalam kondisi kemiskinan. Dalam bahasa Soedjatmoko, pembangunan yang dilaksanakan tetap menyisakan penderitaan yang tidak dapat diterima, terjadi kelaparan serta membesarnya jurang kaya miskin. Di seluruh dunia, ratusan juta orang masih berada pada penderitaan dan kondisi hidup yang memprihatinkan.

Model pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai paradigma telah gagal membuat kehidupan umat manusia menjadi lebih baik. Penekanan manusia sebagai homo economicus telah mengakibatkan krisis dan eksploitasi terhadap sumberdaya alam. Pembangunanisme mengalami krisis, seperti yang terjadi di Indonesia diamana negara mengalami krisis utang luar negeri, kegagalan lembaga politik modern, semakin berkurangnya partisipasi masyarakat dan munculnya sikap resistensi terhadap pembangunan, dan munculunya fundamentalisme agama sebagai akibat hancurnya tradisi budaya mereka.

Berkaitan dengan pembangunan masyarakat desa, masalah ini tetap menjadi perbincangan yang penting dan menarik. Dua hal dapat dikemukakan berkaitan dengan hal ini. Pertama, meski pembangunan masyarakat desa telah dilakukan sejak lama namun mesti diakui keberhasilan yang dicapai belum memuaskan, untuk tidak menyebut gagal. Pembangunan masyarakat desa telah dilakukan sejak 1970-an, namun persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah besar di pedesaan.

Dengan jumlah penduduk yang 2/3 tinggal di pedesaan, ini berarti kemiskinan tetap menjadi masalah masyarakat di desa. Selain itu, kesenjangan desa kota tetap saja tajam, proporsi angkatan kerja yang belum dimanfaatkan secara penuh lebih besar di desa daripada di kota. Persoalan kemiskinan ini tidak dapat diabaikan karena dapat memicu kekecewaan, dan menyebabkan konflik yang dapat membuat kerusakan rekatan social (social bound). Yang utama masalah ini harus diatasi adalah untuk pengembangan maksimal potensi manusiawi dan penghargaan keberadaan nilai-nilai kemanusiaan.

Berkaitan dengan keberhasilan manusiawi pembangun yang terdiri dari aspek-aspek: ekonomi, rasa aman, personality, spiritual, cinta serta harmoni dengan alam, serta di sisi lain kegagalan model pembangunan yang terpusat selama Orde Baru, perlu diadakan reorientasi model pembangunan masyarakat. Ketika pembangunan dengan penekanan pada modernisasi telah gagal dan membuat kehancuran ekologis, mengesampingkan nilai kebersamaan dan kemanusiaan, model pembangunan alternative yang memadukan unsur keterkaitan antara alam, aspek sosio-ekonomis dan kultur perlu dipertimbangkan.

Sejak Januari tahun 2001 di Indonesia diberlakukan UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Dalam konteks ini, ada ruang yang sangat besar untuk melakukan proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Masalahnya adalah, lah sejauh mana pemerintah (pusat maupun daerah) menyadari perubahan perannya ini, dan kemudian melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya dan menjadi pemerintah yang lebih efisien, efektif dan partisipatif.

Buku tulisan Prof Gunawan Sumodiningrat ini, mencoba menjelaskan secara ringkas program-program pembangunan yang pernah dijalankan pemerintah dalam upaya mengatasi kemiskinan. Di bagian awal, Gunawan memberikan pengantar yang cukup menarik tentang konteks pembangunan di Indonesia, terutama berkaitan masalah krisiss ekonomi dan persoalan kemiskinan yang belum terselesaikan.

Selanjutnya, Guru besar ekonomi di UGM Yogyakarta ini juga menjelaskan secara singkat beberapa teori pembangunan, yaitu growth priority, growth with distribution, appropriate technology, community development, sustainable development, dan yang terakhir empowerment. Tetapi, dalam penjabaran teori-teori ini, Gunawan hanya mengkaitkan teori pertama dan kedua dalam konteks Indonesia.

Dalam buku ini juga diberikan analisa terhadap beberapa program pembangunan di Indonesia, misalnya program IDT, P2KP, PPK, P3DT dll. Juga pada bagian ini ditampilkan kritik terhadap kebijakan prioritas pembangunan pemerintah saat itu. Terutama, terkait dengan sasaran yang tidak tepat, dan pelaksanaan program yang belum komprehensif.

Berkaitan prioritas pembangunan, ada tiga hal yang ditawarkan Gunawan. Pertama, pemerintah perlu membangun mekanisme yang bersahabat dengan pasar (market friendly mechanism) yang dilakukan dengan semangat keterbukaan, transparan, kebersamaan, dan adil. Semua pelaku pasar adalah rakyat.

Prioritas pembangunan kedua ialah adanya pemberdayaan (meningkatkan kemampuan atau kemandirian masyarakat) melalui penciptaan iklim yang kondusif, memberikan pelatihan, pemberian dana, pembangunan sarana dan lain lain, dan melindungi yang lemah. Selanjutnya, proses pembangunan harus berorientasi pada perubahan struktur dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat di daerah.

Bagaimanapun, persoalan kemiskinan selalu berkait erat dengan persoalan struktural. Karenanya, masalah perubahan struktur perlu dijadikan hasil dari seluruh proses pembangunan nasional.

Terhadap ketiga prioritas pembangunan tersebut, penulis mengusulkan beberapa kebijakan pembangunan yang dikategorikan menjadi kebijakan internal dan eksternal. Di antaranya, peningkatan akses pengusaha kecil atas modal dan meningkat kualitas sumberdaya manusia di pedesaan. Di sisi lain, pemerintah harus membuka akses masyarakat miskin kepada wilayah lain, dan ini dapat dilakukan dengan memperkuat ekonomi wilayah dan pembangunan infrastruktur.

Secara umum, buku ini sangat memang menarik untuk dibaca, terutama oleh mereka yang terlibat dalam proses pembangunan, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi masyarakat sipil. Paparan dalam buku ini dapat memberikan referensi bagi para pelaku pembangunan di daerah maupun nasional. Yakni untuk tidak lagi mengulangi, atau setidaknya mengurangi, kesalahan-kesalahan pembangunan di masa lalu.

Data Buku:
Judul Buku : Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia
Penulis : Gunawan SumodiningratPenerbit : Penerbit Buku KOMPASTahun Terbit : Agustus 2007Tebal : 144 halaman.

*Peresensi, mendalami Sosiologi PembangunanDi Sekolah Pascasarjana FISIPOL UGM Yogyakarta. Naskah ini pernah dimuat di Harian Borneo Tribune 13 Januari 2007